No Result View All Result No Result View All Result No Result View All Result Dinas Nakertrans Provinsi NTT Sebut Tindakan Perekrut Calon AKAD Asal Matim Termasuk Indikasi TPPO Usai memeriksa berkas perusahaan dan calon AKAD Dinas Nakertrans menyebut jika praktik perekrut lapangan calon AKAD asal Matim termasuk dalam... Selengkapnya Batal Jadi Tenaga Kerja, Empat Gadis Asal Manggarai Timur Harus Ganti Rugi 24 Juta Sebelumnya, empat gadis ini direkrut oleh Erny perekrut AKAD PT Setia Prestasi Amandari di Manggarai Timur untuk menjadi ART di... Selengkapnya Gubernur NTT Didesak Segera Pecat Ferdi Tahu dari Kepala SMKN Wae Ri’i Ia menegaskan, orang yang sudah terbukti bersalah secara hukum tidak layak menjadi kepala sekolah. Selengkapnya SBY Sebut KPU dan Parpol akan Alami Krisis Terkait perubahan sistem pemilu, menurut SBY, ada tiga pertanyaan besar yang menjadi perhatian publik, mayoritas parpol, dan pemerhati pemilu. Selengkapnya Fraksi PAN Nilai Victory-Jos Gagal Capai Target Visi Misi Selain itu, memasuki akhir masa jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Fraksi PAN DPRD NTT mendesak pemerintah untuk segera... Selengkapnya Bupati SBD Disomasi, Warga Blokir Jalan Tuntut Ganti Rugi Lahan Aksi blokir jalan ini dilakukan karena belum ada kepastian ganti rugi lahan yang digunakan oleh Pemkab SBD. Selengkapnya Ironi! Krisis Terang di Lumbung Listrik Pikirannya kala itu campur aduk, antara penasaran akan manfaat hadirnya listrik dan bahagia karena segera bebas dari cengkeraman gelap gulita... Selengkapnya Gedung SDK Lewur Reyot, Begini Respons Pemkab Mabar Kepala SDK Lewur Berta Andung mengungkapkan, awalnya gedung itu dibuat secara swadaya oleh masyarakat untuk rumah guru komite. Namun, karena... Selengkapnya Empat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai 2024, Siapa Paling Layak? Sejumlah nama tersebut diperoleh melalui berbagai macam diskusi bersifat nonformal di berbagai tempat yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, para... Selengkapnya Paul Jemarus Sedih dan Berlinang Air Mata Setelah Lihat Sebaran Proyek di Manggarai Tahun 2023 Paul menganggap bahwa sebaran alokasi proyek di Kabupaten Manggarai tahun 2023 tidak merata lantaran ada banyak wilayah yang mesti mendapatkan... Selengkapnya
BORONG Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), menerapkan kebijakan belajar dari rumah bagi siswa jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah pertama (SMP).. Kebijakan itu diambil setelah peningkatan kasus positif Covid-19 di wilayah Manggarai Raya, yakni Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur.
*Oleh Frans Bukardi, SS Sejuh ini, Covid-19 telah menimbulkan dua sisi dampak sekaligus, baik yang positif, maupun negatif. Yang positif misalnya percepatan literasi digital masyarakat. Era baru serba “online” atau “daring” merambah ke semua sektor kehidupan. Budaya ini menggantikan pola lama serba manual “face to face procedure. Pelayanan barang dan jasa, lebih mudah, cepat dan dekat. Semua ada di ujung jari dan layar android. Namun, di balik itu, terdapat pula kekurangannya. Salah satu sektor yang sangat terdampak oleh pandemi Covid-19 ini adalah Pariwisata. Banyak pekerja usaha-usaha jasa pariwisata yang dirumahka dan beralih profesi. Tingkat hunian hotel menurun. Anggaran belanja pembangunanpun tersedot untuk upaya penanggulanagan dampak pandemi agar terkendali. Pertumbuhan ekonomi di setiap negara dihitung ulang. Jutaan orang di seluruh dunia meninggal. Selama dua tahun ini warga dunia menghabiskan hari-hari mereka untuk belajar, belanja, bekerja, berbisnis dari rumah. Semua, harus membiasakan diri dengan kehidupan “new normal” yang cenderung membosankan. Masyarakat dipakasa menerima kehidupan baru ini demi keselematan diri dan sesama. Masih menarikkah membicarakan sektor pariwisata ini di tengah pandemi dan pascaCovid-19? Tulisan ini adalah sari pemikiran penulis saat menjadi salah satu peserta pada kegiatan Seleksi Calon Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2021. Hemat penulis, ide ini layak didiskusikan dan dikritisi feed back. Ini terutama karena fungsi dan peran sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Tiga Keprihatinan Bersama Keprihatinan dan perhatian serius seluruh komponen masyarakat daerah ini mesti mencakup tiga soal berikut. Pertama, Perpres Nomor 63 Tahun 2020. Menurut peraturan tersebut, Kabupaten Manggarai Timur masih dikategorikan daerah tertinggal bersama 62 kabupaten lainnya, termasuk 22 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tingkat perekonomian masyarakat, sumber daya masyarakat, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan dan aksesibilitas ternyata belum mengalami perubahan berarti dinyatakan tertinggal untuk pertama kalinya pada tahun 2015 Perpres No. 131 Tahun 2015. Berbeda dengan Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, kini sudah meninggalkan status tertinggalnya. Kedua, kualitas Indeks Pembangunan Manusia masih berkategori sedang. Kabupaten Manggarai Timur masih berada pada peringkat ke-21 dari 22 kabupaten dan kota Se-Provinsi NTT atau hanya terpaut 0,85 dari kabupaten juru kunci Kabupaten Sabu Raijua atau naik 0,20 point dari tahun 2017. BPS NTT, 2020. Indikator-indikator sebagai parameter IPM diakui dunia internasional. UNDP selaku pencetus IPM ini meyakini bahwa daya beli masyarakat, umur harapan hidup dan lama pendidikan menjadi parameter kunci indikator keberhasilan pembangunan sebuah negara baca daerah; Ketiga, hasil survei Litbang Kemenpan-RB tahun 2020 menyebutkan bahwa Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu daerah kabupaten yang inovasinya di-disclaimer bersama dengan 55 kabupaten lainnya yang sebagian besar berada di wilayah Timur Indonesia edisi 18 Juni 2020. Tiga hal dimaksud menurut hemat penulis, mesti menjadi arah pergerakkan semua elemen yang ada di daerah ini. Kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki elemen masyarakat Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat seyogyanya diarahkan bersama-sama untuk mengurai, menemukan solusi, menghilangkan atau setidaknya meminimalisasi ketiga soal tersebut di atas. Karena itu, dibutuhkan langkah percepatan yang terukur dari segi waktu dan hasil pada setiap sektor pembangunan menjadi pekerjaan rumah yang wajib diselesaikan. Penggerak Ekonomi Daerah Dalam rentang waktu 2019-2024, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penopang visi Sejahterah Kabupaten Manggarai Timur. Untuk mewujudkan visi itu dua misi yaitu pengembangan ekonomi unggulan berbasis pariwisata, menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan inovatif. Sasarannya yaitu pertumbuhan sektor jasa, lama kunjungan wisatawan, dan meningkatnya PAD sektor Wisata. Kebijakannya meliputi; 1. Pariwisata berbasis masyarakat melalui pola pembangunan Desa Wisata untuk meningkatkan pertumbuhan sektor jasa 2. Memperkuat daya saing melalui pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisata, memperpanjang lama tinggal dan belanja wisatawan 3. Peningkatan pembangunan sarana prasaran umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pariwisata. Fokus penulisan penulis pada upaya peningkatan jumlah, jenis maupun kualitas fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada obyek dan daya tarik wisata yang diharapkan berdampak pada peningkatan jumlah usaha jasa, dan lama tinggal wisatwan yang akan datang berkunjung. Empat Klasifikasi ODTW Berdasarkan status kepemilikan, ODTW Kabupaten di Manggarai Timur dapat diklasifikasikan ke dalam 4 Empat kelompok kepemilikian, yaitu ODTW milik Pemerintah Daerah, milik orang per orang individu, milik komunitas atau masyarakat adat/suku, milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA, dan milik Dinas Kehutanan Propinsi NTT. Pola yang dipraktikkan selama ini berturut turut penyerahan atau peralihan hak milik dari indivu tertentu hibah atau dari masyarakat adat/suku, sertifikasi lahan, perencanaan master plan/detailed design dan terakhir pelaksanaan pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata. Sertifikat lahan merupakan salah satu syarat daerah penerima DAK fisik bidang pariwisata. Hal ini dimaklumi sebab 62% sumber anggaran bidang pariwisata berasal dari DAK. Apakah pola pengalihan hak milik ini efektif diterapkan untuk 97% ODTW belum dikelola untuk pertumbuhan sektor usaha jasa, peningkatan jumlah kunjungan dan PAD sebagaiman indikator sasaran kebijakan yang telah ditetapkan? CBT, PAD dan PDRB Pilihan arah kebijakan pariwisata berbasis masyarakat CBT, menuntut perubahan paradigma pendekatan pola pengelolaan. Dalam pilihan pariwisata berbasis masyarakat, masyarakat adalah agen utama. Mereka tidak lagi obyek sasaran semata melainkan sebagai pelaku yang menjalankan juga fungsi manajerial mulai dari perencanaan hingga evaluasi kegiatan pariwisata. Setidaknya merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi bersama mereka. Dengan konsep ini Konsep ini, Penghasilan Asli Daerah PAD bukan merupakan satu-satunya sasaran akhir, melainkan Penghasilan Domestik Bruto atau penghasilan per kapita masyarakat di sekitar obyek atau suatu wilayah. Karena itu, parameter untuk mengukur kinerja bukan saja PAD, melainkan bertumbuh dan meningkatnya jumlah sektor usaha jasa pariwisata masyarakat, seperti warung makan, home stay, usaha ekonomi kreatif skala rumah tangga, dan usaha-usaha jasa pariwisata lainnya. Hal ini sejalan dengan indikator daya beli masyarakat dalam IPM atau indikator perekonomian masyarakat dalam mengukur kemajuan sebuah daerah. Merujuk pada dasar pemikiran ini, maka pola pengelolaan ODTW berdasarkan klasifikasi status kepemilikan ODTW berikut, dapat didiskusikan dan dipertimbangkan bersama untuk diaplikasikan dalam seluruh proses penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Manggarai Timur. 1. Pola Pengelolaan ODTW dengan Hibah Salah satu skema pengelolaan yang dapat dipertimbangkan adalah skema hibah. Skema pengelolaan hibah adalah peralihan hak atau kepemilikan atas barang baik dari pemerintah atau dari masyarakat ke pemerintah pilihan Skema hibah ini dapat diterapkan pada ODTW Budaya seperti Situs Sambilewa, Watunggene, atau situs Compang Riwu. ODTW Budaya diketahui masih dimanfaatkan dalam pelaksanaan berbagai ritus adat yang masih dipertahankan oleh komunitas adat setempat. Skema ini telah dipraktikan selama ini terhadap beberapa ODTW Budaya. Terhadap pola ini, dapat dipertimbangkan skema bagi hasil dari penyediaan dan pengelolaan beberapa fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang dibangun. 2. Pola Pengelolaan ODTW dengan Tukar Menukar Skema ini dapat diterapkan pada ODTW dengan status kepemilikan individu. Skema pengelolaan ini dilakukan dengan cara menukar barang tanah atau bangunan dengan nilai yang minimal sama. Model ini ditujukan untuk memaksimalkan manfaat dari ODTW tertentu. Skema pengelolaan ODTW ini dapat diterapkan pada lahan di beberapa ODTW seperti Permandian air panas Rana Roko, Liang Mbala. Tentu tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku. 3. Pola Pengelolaan dengan Pengadaan Tanah Skema ini dapat diterapkan pada ODTW milik individu atau komunitas adat. Penerapan skema ini dilakukan dengan pengadaan lahan pada ODTW tempat pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata. Hal ini sesuai dengan amanat PP No 19 tahun 2021. Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa Pemda dimungkinkan untuk membeli tanah untuk kepentingan umum. Namun tetap mengacu pada kemampuan keuangan daerah. 4. Pola Pengelolaan ODTW yang berada pada kawasan Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA dan atau Dinas Kehutanan dapat mempertimbangkan pola pemanfaatan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah. Skema pengelolaan dalam ketentuan dimaksud meliputi upaya pemanfaatan atau pendayaagunaan atas barang milik negara maupun daerah. Pilihannya meliputi sewa pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah adalah skema pengelolaan yang bisa dinegosiasikan kepada pengelola maupun pengguna atau kuasa pengguna barang. Skema pengelolaan ODTW ini dapat diterapkan pada beberapa ODTW yaitu Danau Rana Mese, Air Terjun Cunca Rede, dan Batu Kelamin di Puncak Gunung Poco Ndeki. Pelaksanaan pilihan pola pengelolaan ODTW ini perlu mendapatkan persetujuan bersama dengan legislatif daerah. Hal ini dengan terlebih dahulu dilakukan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan ODTW. Perda itu akan menjadi dasar bagi eksekutif atau OPD teknis untuk menjalankannya. Tidak kala penting adalah peran serta masyarakat dalam mewujudkan cita cita yang ditetapkan pemerintah melalui kebijakannya. Memaksimalkan peran sektor pariwisata sebagai salah satu primadona PAD maupun PDRB daerah bukanlah pekerjaan muda. Dibutuhkan tenaga yang besar, inovasi, kreativitas, kerja sama lintas sektor, dan lintas kepentingan. Kolaborasi, sinergisitas, dan integrasi antar stakeholders sangat dibutuhkan untuk mendukung sektor ini. Aksesibilitas yang memadai, sarana air minum dan jaringan listrik maupun jaringan internet adalah beberapa infrastruktur dasar yang dibutuhkan. Gelombang wisatawan menuju obyek dan daya tarik wisata pasca pandemi Covid-19 adalah peluang sekaligus tantangan yang mesti diraih. Opini ini adalah bentuk bakti penulis untuk memantik diskusi yang bisa melahirkan ide sekaligus semangat baru mencintai daerah ini dengan sepenuh hati. Keberadaan kita hari ini sebagai penyedia jalan bagi generasi daerah ini agar mereka tidak lagi menghadapi massalah yang sama di kemudian hari. Penulis adalah ASN pada Pemda Manggarai Timur Bagiyang melakukan perjalanan dari Bekasi ke Jakarta Kota atau sebaliknya menggunakan KRL Commuter Line hari Sabtu 6 Agustus 2022 Sabtu, 6 Agustus 2022 Network Laporan Reporter Robert Ropo BORONG - Pemerintah Daerah Pemda Manggarai Timur menggelar big event atau even besar Festival Kopi Lembah Colol. Festival Kopi Lembah Colol ini resmi dilaunching bertempat di Ruang Rapat Bupati Manggarai Timur, Selasa 6 Juni 2023. Sekda Manggarai Timur Ir Boni Hasudungan Siregar didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Parbud Manggarai Timur Rofinus Hibur Hijau, melaunching Festival ini dengan memukul gong lima kali. Bupati Manggarai Timur Agas Andreas, SH., dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Boni dalam kesempatan itu, mengatakan, upaya pembagunan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baca juga 11 Agenda Akan Digelar dalam Festival Kopi Lembah Colol 2023 di Ulu Wae Matim, Ini Rinciannya Meskipun demikian, ada banyak kritik bahwa dalam pengembangan kepariwisataan, pemerintah lebih fokus pada agregat pertumbuhan ekonomi semata, sementara peningkatan kesejehteraan masyarakat lokal terabaikan. Dalam banyak penelitian ditemukan bahwa agregat pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan linear dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, praktik penyelengaraan pariwisata juga cenderung tidak memberikan masyarakat lokal ruang untuk ikut berpartisipasi. Dampaknya adalah hak-hak dan kondisi sosial budaya masyarakat lokal tidak terakomodir dalam pengambilan kebijakan. Atas dasar itu, perlu dipikirkan suatu model pembangunan pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai basis utama. Salah satu model pembangunan pariwisata yang selaras dengan itu adalah konsep pariwisata berbasis masyarakat. Dalam konsep pariwisata berbasis masyarakat, praktik kepariwisataan dijalankan sepenuhnya dari, oleh dan untuk masyarakat lokal. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mengadopsi konsep pariwisata berbasis masyarakat sebagai dasar dari arah pembangunan pariwisata di Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana yang termaktub dalam misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, terutama pada misi kedua yakni 'Mengembangkan ekonomi unggulan berbasis pertanian organik, pariwisata berbasis komunitas, industri kecil, koperasi dan usaha menengah dan kecil masyarakat'. Sebagai penjabaran teknis dari konsep pariwisata berbasis masyarakat tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sampai dengan Tahun 2022 telah menetapkan 12 desa wisata. Dari 12 Desa Wisata tersebut, ada dua Desa Wisata yang berada di Kawasan Lembah Colol, yaitu Desa Wisata Colol dan Desa Wisata Ulu Wae. Bupati Agas juga menerangkan terkait sejarah Kopi Colol. Kawasan lembah Colol sejak lama telah dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbaik di NTT maupun Indonesia. Pengakuan terhadap kualitas kopi Colol memiliki riwayat historis yang panjang. Pada tahun 1937, Pemerintah kolonial Belanda mengadakan sayembara 'Pertandingan Keboen'. Sayembara ini merupakan kontes perkebunan kopi. Pada ajang tersebut, kopi lembah Colol berhasil keluar sebagai pemenang. Sebagai penghargaan, Pemerintah Kolonial Belanda menghadiahkan Bendera Kerajaan Belanda dan perangkat alat pertanian. Bukti penghargaan berupa Bendera dan perangkat pertanian tersebut masih ada sampai sekarang.Buspengangkut personel Polda NTT kecelakaan di Manggarai Timur. 1 hari lalu Komnas HAM bilang kasus kematian Brigadir J makin jelas. 1 hari lalu OJK sebut enam investasi ilegal di NTT telah dihentikan "Padahal jenis kredit ini dapat berdampak sangat signifikan di samping adanya kredit konsumsi yang menopang ekonomi NTT selama iniBeritaManggarai - Serangan KKB di Kampung Nogoliat, Nduga, menewaskan 10 orang. Salah satunya Yohanes, seorang perantau asal NTT, yang bekerja sebagai penjaga kios. "Setiap Hari Kami Harus Bertaruh Nyawa Melewati Jalan yang seperti Kali Saat ke Kota" Regional. 12/07/2022, 13:42 WIB Festival Budaya di Manggarai Timur NTT, Utamakan
ManggaraiTimur, NTT punya pantai dengan hamparan pasir putih indah yang panjang, yakni Pantai Laing Lewe. 30/07/2022, 19:07 WIB.
BORONG Pesisir selatan Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki tempat wisata yang wajib dikunjungi, terutama untuk para pemburu matahari terbit (sunrise).. Sambil berjalan kaki, wisatawan bisa menikmati panorama sunrise dan melepas penat di sejumlah tempat, di antaranya Pantai Borong, Pantai Lia Mbala, Pantai Cepi Watu, Muara Wae Bobo, Waereca, Waelaku KepalaDinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Timur, Herman Kodi, menyampaikan itu kepada TRIBUNFLORES.COM, Jumat 18 Frebuari 2022. Dijelaskan Herman, dari total 4.171 KK itu dengan rincian, penangkapan 2.383 KK dan budidaya ikan sebanyak 1.788 KK. Sedangkan jumlah alat tangkap, jelas Herman, 658 buah dengan rincian jukung 240 J5Vy.